Skip navigation

Menguraikan konsep kekuasaan politik kita perlu melihat pada kedua elemennya, yakni kekuasaan dari akar kata kuasa dan politik yang berasal dari bahasa Yunani Politeia (berarti kiat memimpin kota (polis)). Sedangkan kuasa dan kekuasaan kerapa dikaitkan dengan kemampuan untuk membuat gerak yang tanpa kehadiran kuasa (kekuasaan) tidak akan terjadi, misalnya kita bisa menyuruh adik kita berdiri yang tak akan dia lakukan tanpa perintah kita (untuk saat itu) maka kita memiliki kekuasaan atas adik kita. Kekuasaan politik dengan demikian adalah kemampuan untuk membuat masyarakat dan negara membuat keputusan yang tanpa kehadiran kekuasaan tersebut tidak akan dibuat oleh mereka.

Bila seseorang, suatu organisasi, atau suatu partai politik bisa mengorganisasi sehingga berbagai badan negara yang relevan misalnya membuat aturan yang melarang atau mewajibkan suatu hal atau perkara maka mereka mempunyai kekuasaan politik.

Variasi yang dekat dari kekuasaan politik adalah kewenangan (authority), kemampuan untuk membuat orang lain melakukan suatu hal dengan dasar hukum atau mandat yang diperoleh dari suatu kuasa. Seorang polisi yang bisa menghentian mobil di jalan tidak berarti dia memiliki kekuasaan tetapi dia memiliki kewenangan yang diperolehnya dari UU Lalu Lintas, sehingga bila seorang pemegang kewenangan melaksankan kewenangannya tidak sesuai dengan mandat peraturan yang ia jalankan maka dia telah menyalahgunakan wewenangnya, dan untuk itu dia bisa dituntut dan dikenakan sanksi.

Sedangkan kekuasaan politik, tidak berdasar dari UU tetapi harus dilakukan dalam kerangka hukum yang berlaku sehingga bisa tetap menjadi penggunaan kekuasaan yang konstitusional.

Ramlan Surbakti dalam bukunya yang berjudul Memahami Ilmu Politik, menyebutkan kekuasaan merupakan konsep yang berkaitan dengan perilaku. Kekuasaan dipandang sebagai gejala yang selalu terdapat dalam proses politik, namun diantara ilmuwan politik tidak ada kesepakatan mengenai makna kekuasaan. Akan tetapi politik tanpa kekuasaan bagaikan agama tanpa moral. Dalam kamus ilmu politik terdapat beberapa konsep yang berkaitan dengan kekuasaan (power), seperti influence (pengaruh), persuasion (persuasi), force (kekuatan), coercion (kekerasan) dan lain sebagainya.
Influence adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mengubah sikap dan perilakunya secara sukarela. Persuasion adalah kemampuan meyakinkan orang lain dengan argumentasi untuk melakukan sesuatu. Force adalah penggunaan tekanan fisik, seperti membatasi kebebasan, menimbulkan rasa sakit ataupun membatasi pemenuhan kebutuhan biologis pihak lain agar melakukan sesuatu. Pengertian coercion adalah peragaan kekuasaan atau ancaman dan paksaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap pihak lain agar bersikap dan berperilaku sesuai dengan kehendak pihak pemilik kekuasaan.

A (seseorang atau kelompok) dikatakan memiliki kekuasaan atas B (seseorang atau kelompok) apabila A dapat mempengaruhi B untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dikehendaki B. Ada rumusan lain yang menyatakan bahwa A menguasai B apabila A dapat mempengaruhi B untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak A. Walau demikian, rumusan kekuasaan tersebut masih harus dilengkapi karena tidak semua orang, kelompok atau Negara dapat mempengaruhi atau mempunyai kekuasaan.

Kekuasaan secara umum diartikan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi perilaku pihak lain sehingga pihak lain berperilaku sesuai dengan kehendak pihak yang mempengaruhi. Selain itu, kekuasaan politik dapat dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompoknya ataupun masyarakat pada umumnya.

Hasrat untuk memiliki kekuasaan merupakan keadaan alamiah manusia, persis seperti yang dimaksudkan oleh Sartre dan Nietsche. Bagi Sartre, kebutuhan dasar manusia adalah dianggap penting dan dihargai. Sementara bagi Nietsche, manusia pada dasarnya selalu didorong oleh hasrat untuk menjadi manusia super, manusia yang berkuasa. Dalam konteks kedudukan politis, boleh jadi hasrat manusia alamiah inilah yang mendorong seseorang mengejar kekuasaan politik.

Menurut pasal 1 ayat 2 UUD’45, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam diskursus demokrasi partisipatoris, setiap orang berhak menentukan kekuasaan politik, dipilih dan memilih. Demikian juga dengan undang-undang yang telah mengajak secara legal segenap warga-bangsa untuk berpartisipasi dalam wilayah politik Negara. Pada prakteknya menjelang pemilu presiden, suara rakyat hasil pemilu legislatif diposisikan sebagai bahan bakar untuk menjalankan tawar-menawar. Suara rakyat bukan lagi suara Tuhan, melainkan dimanipulasi sebagai karpet merah untuk melempangkan jalan menuju kekuasaan.

Elite dari partai politik yang bisa meraih suara lebih besar bagaikan memiliki daya magnet yang menyedot seluruh perhatian media, padahal seluruh rangkaian politik yang berjudul koalisi itu tak lebih dorongan untuk mendapatkan kekuasaan. Kutub-kutub politik diformulasikan kemudian akan dibubarkan sesuai dengan kebutuhan untuk berkuasa, sebagaimana yang telah diagendakan. Tidak ada lagi ideologi yang menjadi rujukan untuk menciptakan ikatan politik. Ideologi politik bisa dibikin sesaat dan diubah-ubah untuk memenuhi kepentingan hasrat. Ideologi sebagai gagasan ideal yang hendak diperjuangkan secara konsisten hanya bernasib layaknya pakaian yang bisa dipertukarkan sesuai dengan kebutuhan pentas kekuasaan.

Menghadapi fenomena-fenomena politik demikian, diperlukan adanya kontrol. Kontrol tersebut bisa datang dari diri sendiri, pihak lain, kontrol internal-personal mampu menekan ego dan hasrat yang meluap-luap, kontrol sosial sebagi wujud kebersamaan zoon politicon melalui sikap politik. Selain itu, perlu untuk dipahami bersama bahwa kekuasaan sebagai presiden, wakil presiden atau anggota dewan, bukanlah sebuah kedudukan an sich, tetapi adalah tanggung jawab dan tindakan untuk mengabdi. Ketika kekuasaan hanya dipandang sebagai kedudukan maka pragmatisme dan opportunitas menjadi stempel yang melekat.

sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan_politik
http://www.ahmadheryawan.com/kolom/94-kolom/3840-kekuasaan-politik.html

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: